KULON PROGO-DINKUKM. Rangkaian peringatan Hari Koperasi Ke 74 tahun 2021 dilaksanakan melalui media on line, mengingat kondisi pandemi covid 19 belum juga berakhir. Bahkan saat ini, untuk menekan pertambahan angka penderita covid 19 dilakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku untuk pulau Jawa dan Bali, mulai 3 s.d. 20 Juli 2021.

Salah satu rangkaian kegiatan tersebut yang dilaksanakan melalui webinar yakni Sosialisasi PermenKop UKM Nomor 9 tahun 2020 tantang Pengawasan Koperasi. Kegiatan tersebut terselenggara pada Kamis (15/7/2021) yang diikuti oleh jajaran Dinas yang membidangi Koperasi, para Petugas Penyuluh Koperasi (PPKL), maupun gerakan Koperasi di seluruh Indonesia.

Tidak ketinggalan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo juga mengikuti webinar tersebut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas setempat. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM (Dra. Sri Harmintarti, MM), Sekretaris (Rr. Ch. Tri Subekti Widati, SH, MM), Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA), Kasi Lembaga (Devi Yunara, SP), Kasi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), PPKL dan segenap Staf.

Ada tiga nara sumber yang menyampaikan tentang materi Pengawasan Koperasi, yaitu: Suparyono, SH, MM sebagai Asdep Pengawasan Koperasi pada Kementerian Koperasi UKM RI, Dr. Indoyama sebagai Akademisi, dan Dandy Bagus Ariyanto, SH, MH sebagai Kabid Pemeriksaan Koperasi pada Kementerian Koperasi UKM RI.

Pada kesempatan tersebut Suparyono, SH, MM menyampaikan sesuai dengan PermenKop UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, bahwa Pengawasan Koperasi saat ini Yaitu:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan menggunakan standar yang sama (Pera turan Menteri) berbasis potensi risiko (KUK 1, 2, 3, 4) Bagi KUK 3 dan 4 dilakukan fit and proper test.

          Yang dimaksud KUK (Klasifikasi Usaha Koperasi) 1, 2, 3, 4 adalah:

          KUK 1 : Anggota < 5 .000  • Modal Sendiri < 250 juta  • Aset < 2 , 5 Miliar

          KUK 2 : • Anggota 5 .001 – 9 .000  • Modal Sendiri > 250 juta s.d 15 Miliar

          . Aset > 2 , 5 Miliar – 100 Miliar

          KUK 3 : • Anggota 9.001 – 35.000 • Modal Sendiri > 15 Miliar - 40 Miliar

          Aset > 100 Miliar - 500 Miliar

          KUK 4 : • Anggota > 35 .000 • Modal Sendiri > 40 Miliar, • Aset > 500 Miliar

2. Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan output Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan/atau Penerapan Sanksi
3. Pemeriksaan Koperasi dilakukan secara offsite dengan memanfaatkan sistem pengawasan Koperasi berbasis digital, lapangan (onsite) , dan Pemeriksaan Khusus
4. Terdapat 1 (satu) kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi.
5. Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang telah lulus Uji Kompetensi Teknis
6. Pelaporan pengawasan koperasi dapat dilakukan melalui teknologi informasi
7. Sanksi administratif diberikan sesuai tingkat masalah atau pelanggaran berupa surat teguran, penurunan tingkat kesehatan, pembatasan kegiat an usaha, pembekuan izin, pencabutan izin dan pembubaran.

Disampaikan juga bahwa kewenangan pengawasan Koperasi sesuai dengan tingkatannya, yaitu:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.
2. Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah provinsi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi oleh Pemerintah daerah provinsi.
4. Wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
5. Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan Pejabat Fungsional disampaikan

1. Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu setelah mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. PNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
5. Setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pengawasan Koperasi wajib dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

Sedangkan Dr. Indoyama menyampaikan tentang Aspek dan Indikator Pengukuran dalam Pemeriksaan Koperasi. Disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Koperasi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan diperiksa, yaitu: Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.

Selanjutnya Dandy Bagus Ariyanto, SH, MH menyampaikan tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Pengurus dan pengawas Koperasi. Disampaikan bahwa sesuai dengan PermenKop UKM Nomor 9 tahun 2020 Pasal 13 (4) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4.

Maksudnya adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas yang diutamakan pada Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing, yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Pengurus dan Pengawas yang memiliki integritas tinggi, kredibel, inovatif dan bertanggung jawab.

Disampaikan juga bahwa syarat dan ketentuan Uji Kelayakan dan Kepatuhan untuk Pengawas Koperasi, yaitu:

1. Calon Pengurus dan Pengawas tidak sedang menjalani proses hukum.
2. Calon Pengurus dan Pengawas diusulkan oleh Rapat Anggota Penyusunan Program dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).
3. Permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan ditujukan kepada Deputi/Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai format lampiran.
4. Calon Pengurus dan Pengawas Koperasi yang diajukan terlebih dahulu dilakukan penilaian sendiri.
5. Apabila dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan Pengawas tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Koperasi dapat mengajukan calon Pengurus dan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk posisi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
7. Penilaian administratif dan wawancara.
8. Calon Pengurus dan Pengawas harus melakukan presentasi atau pemaparan yang dapat dilakukan secara daring atau luring, dengan materi paling sedikit meliputi: a. Rencana calon Pengurus dan Pengawas terhadap pengembangan Koperasi; dan/atau, b. Strategi calon Pengurus dan Pengawas dalam hal Koperasi mengalami permasalahan organisasi dan keuangan
9. Klarifikasi dilakukan apabila : a. Terdapat informasi negatif mengenai calon Pengurus dan Pengawas; b. Calon Pengurus dan Pengawas belum mempunyai pengalaman pada Koperasi yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Koperasi tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau c. Calon Pengurus dan Pengawas ditetapkan tidak direkomendasikan dalam Rapat Anggota Penyusunan Program dan RAPBK.
10. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh : a. Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi. b. Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pejabat Struktural minimal Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya; c. Dalam hal tidak terdapat Pejabat sebagaimana dimaksud, maka dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas terdekat.

Dengan dilaksanakannya pengawasan Koperasi diharapkan bisa mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jati diri Koperasi. Sehingga Koperasi benar-benar mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.